Anak-anak di TK Pusparini, Desa Kalianyar, Bondowoso, Jawa Timur, punya istilah sendiri untuk aroma yang kerap menyapa kampung mereka: "bau pengeboran". Sejak proyek eksplorasi panas bumi dimulai pada April 2020, aroma campuran gas bocor dan telur busuk itu menjadi langganan. Saat tim kami berkunjung, bau tersebut muncul lagi setelah hujan reda, bertahan hingga dua puluh menit sebelum perlahan sirna.
Sumber Air Berubah, Kesehatan Terganggu
Bau menyengat itu berasal dari hidrogen sulfida (H?S) dan belerang yang dilepaskan PLTP Ijen Blawan. Pembangkit yang mulai beroperasi pada Februari 2025 ini berdiri tidak jauh dari permukiman warga. Pipa-pipa uap panas membentang di atas lahan pertanian, dan beberapa rumah hanya berjarak kurang dari 100 meter dari fasilitas operasional.
Namun, masalah warga tak berhenti pada bau. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka mengeluhkan sumber air yang berubah warna dan berbau, gangguan pernapasan, iritasi mata, serta hasil pertanian yang menurun. Keluhan serupa juga terdengar di Mandailing Natal, Sumatera Utara, dan Mataloko, Nusa Tenggara Timur.
Proyek Strategis Nasional, Dampak Nyata di Tapak
Indonesia menargetkan kapasitas panas bumi bertambah 5.200 MW dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Sejumlah proyek bahkan berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah menegaskan bahwa eksplorasi dilakukan dengan memperhatikan lingkungan, tetapi di lapangan, respons masyarakat tidak seragam.
"Memang banyak masyarakat yang menolak, ada juga yang menerima karena ada efeknya," ujar Muhammad Attar Majid dari Ditjen EBTKE.
Tiga Wajah Pengelolaan Panas Bumi
Kami menelusuri tiga lokasi dengan model pengelolaan berbeda:
- Ijen, Jawa Timur: Dikelola patungan PT Medco Energi dan Ormat Technologies (AS-Israel). Proyek berdiri di atas lahan HGU PTPN dan Perhutani, bukan tanah warga.
- Mandailing Natal, Sumatera Utara: 95% saham dimiliki PT Sorik Marapi Geothermal Power (Singapura). Telah beroperasi sejak 2019 dan beberapa kali mengalami kebocoran gas H?S.
- Mataloko, NTT: Dikelola langsung oleh PLN. Sempat beroperasi pada 2010, lalu berhenti karena penurunan kapasitas uap, kini kembali dikembangkan.
Meski berbeda, warga di ketiga wilayah mengalami hal serupa: air berubah, kesehatan memburuk, hasil panen merosot, dan pertanyaan tanpa jawaban tentang dampak jangka panjang.
Perempuan Paling Terdampak
Laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyebut paparan H?S konsentrasi tinggi bisa menyebabkan pingsan hingga kematian. Namun, dampak terhadap kesehatan reproduksi perempuan masih jarang disorot. Di Mandailing Natal, perempuan mengaku sering pusing dan mual setelah proyek beroperasi, tapi mereka enggan memeriksakan diri karena biaya dan akses layanan kesehatan yang terbatas.
Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa transisi energi yang adil tidak cukup hanya dengan teknologi bersih. Suara warga di lingkar panas bumi harus didengar, agar mimpi energi hijau tidak menggadaikan hidup mereka.
