Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kembali berduka. Melkiana Duwita, seorang ibu yang tengah mengandung tujuh bulan, ditemukan meninggal dunia pada malam 2 Juli lalu di rumahnya di kawasan Jaringan (J2) Kota Sugapa. Dari laporan yang beredar, ia diduga tewas terkena peluru yang berasal dari pos militer yang berjarak sekitar 50 meter dari kediamannya.
Kronologi Kejadian
Menurut keterangan Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom, suara tembakan terdengar dari Pos Militer Indonesia di J2, Kampung Bilogai dan Kampung Wandoga. Peluru diduga diarahkan ke rumah-rumah warga sipil di pusat Kota Sugapa. Akibatnya, Melkiana dan janinnya menjadi korban jiwa, sementara banyak rumah warga rusak terkena tembakan.
Kematian Melkiana bukanlah insiden tunggal. Sejak 29 Juni hingga 2 Juli, setidaknya empat warga sipil tewas tertembak di Intan Jaya. Mereka adalah Elianus Agimbau (seorang gembala), Okto Tigau (seorang pemuda), dan Melkiana bersama bayinya. Deretan korban ini menggambarkan eskalasi kekerasan yang terus mengancam warga sipil.
Suara Aktivis: Pendekatan Militer Gagal Lindungi Warga
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai tragedi ini menunjukkan kegagalan pendekatan keamanan militeristik di Papua. Menurutnya, dominasi operasi keamanan justru melahirkan siklus kekerasan baru, bukan menyelesaikan konflik. “Warga sipil selalu menjadi yang paling rentan ketika pendekatan keamanan terus dikedepankan,” ujarnya.
Usman mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas kematian Melkiana dan korban lainnya secara transparan dan independen. Bahkan, ia menyarankan pembentukan tim pencari fakta independen untuk menyelidiki kasus-kasus pembunuhan di luar hukum ini.
Kerentanan Berlapis yang Dialami Perempuan
Siti Aminah Tardi dari Indonesian Legal Resource Center (ILRC) menyoroti kerentanan ganda yang dialami korban. Selain tinggal di daerah konflik bersenjata, Melkiana adalah perempuan hamil yang menghadapi risiko berdasarkan gender, kondisi kehamilan, etnis, dan situasi keamanan. “Penyelidikan independen dan akuntabel sangat penting untuk mencegah impunitas dan memperburuk kekerasan di Papua,” tegasnya.
Tragedi ini mengingatkan kita bahwa di balik angka-angka konflik, ada nyawa perempuan dan anak-anak yang harus dibayar mahal. Sampai kapan warga sipil terus menjadi korban? Pertanyaan ini harus segera dijawab dengan tindakan nyata dari pemerintah.
