Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) digadang-gadang sebagai motor penggerak ekonomi pedesaan. Namun, di balik janji mulianya, program ini meninggalkan luka mendalam bagi perempuan. Testimoni dari berbagai daerah mengungkap fakta pahit: alih-alih memberdayakan, KDMP justru merenggut akses perempuan terhadap lahan, sumber daya, dan ruang ekonomi.
Kisah Sarita dan Kebun Kolektif yang Hilang
Sarita, seorang perempuan dari Desa Kuku, Poso, Sulawesi Tengah, tak pernah membayangkan kebun kolektif yang selama ini dikelola bersama kelompok perempuan Mawongi harus sirna. Kebun itu bukan sekadar lahan; ia adalah sumber pangan, tempat berbagi benih, dan ruang solidaritas. Namun, tiba-tiba lahan itu berubah menjadi bangunan KDMP tanpa pemberitahuan. “Saya enggak tahu, tiba-tiba sudah ada,” ujarnya lirih.
Kisah Sarita hanyalah satu dari sekian banyak perempuan yang kehilangan akses terhadap tanah dan penghidupan. Pembangunan KDMP yang bersifat top-down, tanpa melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan, membuat program ini justru menjadi alat perampasan hak.
Dampak Nyata: Dari Hilangnya Lahan hingga Monopoli Pasar
Solidaritas Perempuan mencatat, pembangunan KDMP tidak hanya menghilangkan ruang hidup, tetapi juga mengancam ekonomi perempuan. Harga barang subsidi yang lebih murah di koperasi berpotensi mematikan usaha kecil perempuan yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Monopoli pasar desa perlahan mengikis kemandirian ekonomi perempuan.
Tak hanya itu, rencana ekspansi KDMP ke sektor ekstraktif, seperti tambang mangan di Kupang, menambah kekhawatiran. Perempuan di desa-desa tersebut terancam kehilangan akses terhadap tanah, air, dan sumber daya alam yang menjadi penopang hidup mereka.
Anggaran Desa Tergerus, Beban Perempuan Bertambah
Pendanaan KDMP yang mencapai 70-80 persen dari dana desa membuat anggaran untuk program pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan kesehatan tergerus. Kader Posyandu, kelompok belajar, dan program kesehatan ibu-anak terancam berhenti. Ini adalah bentuk feminisasi beban fiskal: perempuan menanggung dampak paling berat dari kebijakan yang tidak berpihak.
Armayanti Sanusi, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, menegaskan bahwa kebijakan tidak pernah netral. “Salah-salah, kebijakan bisa berdampak menjadi pemiskinan perempuan,” katanya.
Program yang seharusnya menjadi solusi, kini menjadi masalah baru. Perempuan desa yang sudah rentan semakin terdesak. Lantas, di mana letak keadilan dalam program yang mengusung nama merah putih?